Banner IDwebhost
Banner IDwebhost

Balik Arah Aturan JHT Tersebab Gelombang Kritik dan Peluit Istana

Banner IDwebhost

 

REALITAJAYASAKTI.COM, JAKARTA – Ujang tak henti-hentinya mengucap syukur karena tinggal selangkah lagi bakal memasuki babak baru hidupnya dengan terjun ke dunia usaha. Ia makin mantap setelah tahu dalam waktu dekat bisa mencairkan jaminan hari tua atau JHT setelah resmi mengajukan pensiun dini pada pekan lalu.

“Alhamdulillah banget, dengan perkembangan yang ada belakangan ini, JHT bisa cair gak harus nunggu usia 56 tahun dulu,” kata pria berusia 46, Kamis, 3 Maret 2022.

Rencananya pekan depan ia akan mengurus pencairan JHT di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dekat rumahnya di bilangan Depok sembari membawa sejumlah dokumen yang disyaratkan. “Semoga bisa cepat cair, tidak dipersulit. Itu kan duit pekerja, hak kita.”

Ia bercerita alasannya berhenti bekerja dari kantor karena ingin fokus merintis bisnis yang diimpikan sejak lama. Selain untuk modal berbisnis, bapak dari dua anak perempuan ini menyebutkan, uang JHT yang diperolehnya akan digunakan sebagai dana pendidikan dan dana darurat.

“Bayangin aja, kalau mendadak ada kebutuhan yang sangat mendesak, saya sudah tidak bekerja, tapi harus tunggu sampai umur 56 tahun. Kan berabe, repot banget,” katanya. Apalagi di keluarganya, hanya Ujang yang mencari nafkah.
Ujang berharap banyak dari JHT yang bakal diambilnya tersebut. Tak jarang ia mengecek berapa dana yang sudah dikumpulkannya sejak tahun 1999 silam dan menghitung berapa dana yang bakal diterimanya lewat aplikasi JMO di ponselnya. “Nilainya udah lumayan banget. Alhamdulillah. Karena ini kan gaji dipotong otomatis per bulan, seperti dipaksa nabung,” katanya.

Harapan Ujang yang membumbung tinggi itu tak lepas dari keputusan pemerintah berbalik arah mengembalikan aturan pencairan JHT minimal 56 tahun ke ketentuan sebelumnya. Rencana untuk memperketat pencairan JHT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 itu buyar setelah kelompok masyarakat dari berbagai elemen melayangkan protes keras.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beralasan kementeriannya harus menampung gelombang penolakan, khususnya dari buruh dan pekerja. “Kami mempertimbangkan masukan dan usulan masyarakat, pekerja, dan buruh, yang menolak pengaturan dan tata cara pencairan JHT berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022,” kata Ida, Kamis, 3 Maret 2022.
Pada awal Februari lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang berisi ketentuan dan tata cara pencairan JHT. Salah satu klausul dalam beleid itu berbunyi, JHT baru bisa dicairkan saat pekerja atau penerima manfaat berusia 56 tahun.
Aturan yang diundangkan pada 4 Februari ini menyulut penolakan dari masyarakat. Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendesak pemerintah membatalkan peraturan anyar tersebut dan mengembalikan ketentuan JHT pada beleid lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Buruh di berbagai daerah merespons dengan menggelar aksi, baik secara virtual maupun langsung, di kantor-kantor Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan. Kelompok masyarakat lainnya ikut bergerak membuat petisi hingga menyerukan kampanye di media sosial agar pemerintah membatalkan aturan pencairan JHT lantaran dinilai merugikan penerima manfaat.

Selang dua pekan setelah aturan diundangkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun tangan. Jokowi minta Menteri Ketenagakerjaan menyederhanakan dan mempermudah aturan JHT untuk merespons tingginya penolakan. Baru setelah peluit dari Istana berbunyi, esok paginya Ida langsung mengeluarkan pernyataan untuk merevisi aturan yang sudah terbit.

Baca Juga :   Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat

“Revisi ini mempertimbangkan arahan Bapak Presiden Jokowi agar pengaturan pencairan manfaat program JHT lebih disederhanakan,” kata Ida.
Berjarak hitungan hari setelah Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk merevisi Permenaker 2 Tahun 2022, Ida memanggil konfederasi dan serikat buruh. Tujuannya untuk berdialog membahas klausul-klausul ketentuan yang akan direvisi.
Poin yang akan direvisi berfokus pada ketentuan usia pencairan JHT. Pemerintah akan mencoret batas minimal pencairan JHT 56 tahun. “Selain itu, dari sisi penyederhanaan, revisi ini juga mencakup klausul tata cara atau proses pencairan JHT,” ucap Ida.

Ida menyadari ada kelompok buruh yang menolak diskusi dengan pemerintah. Dia menganggap sikap itu sebagai hal yang wajar. Kementerian pun, kata dia, akan tetap mengejar revisi aturan.

Revisi ditargetkan kelar sebelum 4 Mei 2022. Musababnya Permenaker 2 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diundangkan. “Sehingga diharapkan proses revisi dapat selesai sebelum 4 Mei 2022 dan saat proses revisi terus kami percepat,” tutur Ida.

Berbicara dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 3 Maret, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kelompoknya menolak berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas revisi aturan JHT. Buruh kecewa terhadap sikap pemerintah yang tetap melanjutkan aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan hanya merevisinya.

Padahal sejak awal, KSPI meminta pemerintah mencabut aturan itu. Buruh khawatir pemerintah melakukan akal-akalan di kemudian hari. Apalagi sampai saat ini, KSPI belum menerima draf salinan revisi peraturan tersebut.

“Selama Permenaker Nomor 2 belum dicabut, buruh tidak percaya dengan pernyataan (pemerintah) akan melakukan pencairan JHT kembali pada peraturan yang lama,” ujar Said.

Baca Juga :   Soal JHT 56 Tahun, KSPSI : Kalau Niat, Cukup 3 Menit untuk Cabut Permenaker

Selain mendesak pemerintah mencabut peraturan anyar tentang JHT, buruh meminta Kementerian memastikan jaminan hari tua bisa langsung dicairkan saat karyawan terimbas pemutusan hubungan kerja atau PHK dan putus kontrak. KSPI mengancam akan menggelar aksi protes yang lebih besar pada 11 Maret mendatang jika usulan buruh tidak ditampung.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat Kementerian Ketenagakerjaan berada di persimpangan saat memutuskan untuk merevisi atau mencabut Peremanker 2 Tahun 2022. Musababnya, jika aturan anyar ini dibatalkan, pemerintah harus kembali memberlakukan beleid lama Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Padahal beleid itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dua pasal dalam UU SJSN, yaitu Pasal 35 dan 37, tidak membuka ruang JHT bisa dicairkan untuk pekerja terdampak PHK.

“Jadi yang boleh mengambil adalah yang meninggal, cacat total, dan pensiun. Sedangkan di Permenaker 19 Tahun 2015, (pekerja terkena PHK) boleh,” ucap Timboel.
Jika Permenaker 2 Tahun 2022 dibatalkan dan beleid lama kembali berlaku, itu artinya pemerintah harus merevisi UU SJSN agar undang-undang dan peraturan turunannya sejalan. “Jadi kalau ingin membatalkan aturan, Pak Jokowi tidak boleh hanya mengatakan mencabut. Namun bagaimana Pasal 35 dan Pasal 37 diperbaiki UU SJSN diperbaiki,” ucapnya.

Di sisi lain, Timboel melihat sikap pemerintah mengalah untuk merevisi aturan pencairan JHT semata-mata karena alasan investasi. Pemerintah tidak ingin isu ketenagakerjaan menimbulkan gelombang protes yang mengganggu iklim investasi di tengah pemulihan ekonomi. Apalagi tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi dari dalam dan luar negeri mencapai Rp 2.000 triliun.

Pembatalan penerapan pola pencairan JHT dengan usia minimal 56 tahun bakal berisiko terhadap perolehan imbal hasil, menurut Timboel. Pengelola JHT dan dana pensiun akan memperoleh imbal hasil yang lebih kecil karena instrumen jaminan ini kembali bersifat jangka pendek.
“Dana JHT akan standby di deposito dan tabungan,” ucap Timboel.

Beda halnya jika JHT dicairkan saat penerima manfaat berusia 56 tahun. JHT akan menjadi instrumen jangka panjang yang dananya bisa diinvestasikan di pasar berjangka dengan capaian deviden lebih besar.

Karena itu untuk dapat mengoptimalkan imbal hasil, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola JHT dapat melakukan pelbagai upaya. Timboel mengatakan pengelola bisa menaruh dana jaminan di pasar saham atau reksa dana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga :   Komisi A DPRD Sulsel Temui Ganjar, Minta Bantuan Selesaikan Sengketa Aset

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji sebelumnya menyatakan pihaknya menerapkan dynamic asset allocation strategy dalam menempatkan dana JHT ke berbagai instrumen investasi. Caranya, dengan mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen pasar uang dan fixed income hingga mencapai 80 persen dari total portofolio. “Sehingga mengurangi dampak fluktuasi IHSG,” katanya.
Hingga akhir 2021, total dana program JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 372,5 triliun. Jika dirinci berdasarkan penempatan instrumen investasi, sebanyak 65 persen diinvestasikan pada obligasi atau surat berharga, dengan 92 persen dari jumlah tersebut merupakan obligasi pemerintah atau SBN.

Berikutnya, 15 persen total dana JHT ditempatkan pada produk deposito, dengan 97 persennya berada pada bank milik negara dan bank pemerintah daerah (BPD). Sebanyak 12,5 persen dana ditempatkan pada saham, yang didominasi saham-saham berkategori blue chip dan masuk daftar indeks LQ45.

Sebanyak 7 persen dana ditempatkan pada portofolio reksa dana yang berisi saham-saham blue chip dan indeks LQ45. Sisanya, diinvestasikan pada properti dan penyertaan langsung.

Komposisi tersebut agak berbeda dengan gambaran portofolio investasi program JHT yang dilakukan pada tahun 2020 yang mayoritas atau 47,3 persen di antaranya ditempatkan di obligasi.

Berikutnya, sebanyak 17,11 persen dana JHT ditempatkan di sukuk; 16,9 persen di saham dan 9,98 persen di deposito. Sisanya, 0,53 persen di properti; 0,14 persen di penyertaan langsung dan 0,1 di KIK EBA. [Red-CH]

 

Banner IDwebhost Banner IDwebhost
Banner IDwebhost

Tinggalkan Balasan